SELAMAT DATANG DI SITUS WEB RESMI BPMF FEB UKSW

Lembaga Legislatif Tertinggi di aras Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW

Rabu, 20 Maret 2013

PERATURAN

PERATURAN

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

NOMOR: III / BPMFEB / UKSW / II / 2013


TENTANG
KEPANITIAAN DALAM SENAT MAHASISWA FAKULTAS
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
PERIODE 2012-2013

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Menimbang :
a.       Bahwa dalam pelaksanaan peranan dan fungsi LK dibutuhkan penetapan tentang Kepanitiaan.
b.      Bahwa pentingnya pengalaman berorganisasi bagi setiap mahasiswa sehingga terpenuhinya creative minority sesuai Skenario Pola Pengembangan Mahasiswa yang menjadi visi dan misi UKSW.
c.       Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, dan huruf b perlu dibentuk peraturan tentang kepanitiaan dalam LKF FEB.

Mengingat :
a.       Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa tahun 2011 Pasal 10 mengenai Fungsi dan Peranan LK.
b.      Peraturan BPMU UKSW nomor 06/ATR/BPMU/X/2011 mengenai Peraturan Program Lembaga Kemahasiswaan Universitas Kristen Wacana periode 2012-2013.


Memperhatikan :
1.                         Keputusan Rapat pimpinan BPMF FEB tanggal 11 Februari 2013
2.                         Keputusan Rapat Pleno BPMF FEB tanggal 12 Februari 2013


MENETAPKAN
Memutuskan :
      1.       PeraturanKepanitiaan KBM, HMP maupun bidang dibawah SMF FEB.
      2.       Ketetapan ini mulai berlaku pada saat tanggal penetapan.
      3.       Apabila kemudian hari ditemukan kekeliruan di dalam ketetapan ini maka ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya.


BAB I
BATASAN DAN PENGERTIAN
PASAL 1

1.       Panitia adalah pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh SMF FEB untuk menjalankan kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam rapat Koordinasi LK.
2.       Job Description adalah deskripsi tugas dari masing-masing keanggotaan dalam kepanitiaan.
3.       Time Schedule adalah jadwal yang disepakati bersama oleh panitia untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan target pelaksanaan dengan mengacu kepada hasil Rakor LK.
4.       Blacklist  adalah suatu keadaan dimana mahasiswa tidak mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan panitia dan / atau fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Fakultas Ekonomika dan Bisnis (SMF FEB, BPMF FEB, HMP, dan KBM)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

1.       Maksud ditetapkannya peraturan Kepanitiaan SMF FEB adalah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh KBM, HMP maupun bidang dibawah SMF FEB dalam tugas dan wewenang, syarat keanggotaan, cara pembentukan, dan sanksi.
2.       Tujuan ditetapkannya peraturan Kepanitiaan SMF FEB adalah agar seluruh kepanitiaan yang berada dibawah SMF FEB dapat memahami pentingnya reorganisasi pengurus dan kebutuhan setiap mahasiswa akan pentingnya pengalaman organisasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
PASAL 3
     
      1.       Panitia adalah pelaksana kegiatan dibawah koordinasi SMF FEB.
      2.       Panitia mempunyai tugas dan wewenang:
a.       Menjalankan kegiatan hingga selesai sesuai dengan hasil Rakor LK.
b.      Mengkoordinasikan perkembangan kepanitiaan kepada panitia pengarah (Steering Committee) atau SMF FEB.
c.       Membuat proposal kegiatan dengan mengacu kepada hasil Rakor LK yang kemudian diajukan kepada SMF FEB.
d.      Bersama-sama dengan SMF FEB membuat Berita Acara Perubahan (BAP) kegiatan kepada BPMF FEB apabila terjadi perubahan terhadap hasil Rakor LK.
e.      Bersama-sama dengan SMF FEB melakukan evaluasi kinerja panitia di akhir kegiatan.
f.        Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan kepada SMF FEB.

SUSUNAN
PASAL 4

      1.       Susunan panitia terdiri dari panitia pengarah (Steering Committee) dan panitia pelaksana (Organizing Committee).
      2.       Susunan panitia pengarah (Steering Committee) bersifat kolektif.
      3.       Susunan panitia pelaksana (Organizing Committee) terdiri dari ketua panitia, sekretaris, bendahara, beberapa coordinator seksi, dan anggota.

KEANGGOTAAN
PASAL 5

      1.       Keanggotaan panitia pengarah (Steering Committee) dapat berasal dari panitia kegiatan yang pernah dilaksanakan, fungsionaris SMF FEB/KBM/HMP sesuai dengan bidang atau departemen kegiatan tersebut, dan dosen atau pegawai UKSW yang ditunjuk oleh SMF FEB/KBM/HMP.
      2.       Keanggotaan panitia pelaksana (Organizing Committee) berasal dari mahasiswa FEB UKSW yang terpilih melalui proses seleksi.
      3.       Syarat keanggotaan panitia pelaksana (Organizing Committee) adalah:
a.       Setiap mahasiswa fakultas tidak diperkenankan merangkap keanggotaan kepanitiaan dibawah SMF FEB,baik KBM, HMP maupun Bidang.
b.      Keanggotaan kepanitiaan bagi program nonterstruktur sedapat-dapatnya tidak berlawanan dengan aturan pada huruf a.
c.       Tidak merupakan fungsionaris LKF  FEB ,Badan Pengurus Unit dibawah SMF (KBM, HMP, maupunBidang) atau LKU.
d.      Merupakan mahasiswa aktif FEB UKSW.
e.      Tidak merupakan mahasiswa dalam masa blacklist.


CARA PEMBENTUKAN
PASAL 6

1.       Pembentukan Badan Pengurus Harian (ketua, sekertaris, dan bendahara) kepanitiaan dilakukan oleh SMF FEB beserta dengan HMP/KBM sebelum kegiatan dibawa pada Raker LKF.
2.       Pembentukan panitia dilakukan oleh SMF FEB secara serentak setelah adanya kesesuaian berdasarkan hasil dari Rakor LK.
3.       Proses pemilihan dan pembentukan panitia dilakukan oleh SMF FEB.
4.       Mekanisme seleksi harus transparan dan dilaporkan kepada BPMF FEB.
5.       Pengecekan double kepanitiaan akan dilakukan SMF FEB dan Komisi Organisasi BPMF FEB sebelum adanya SK kepanitiaan.
SANKSI
PASAL 7

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenai sanksi berikut:
      1.       Diberikannya teguran lisan kepada SMF FEB terkait masalah panitia/kegiatan yang bersangkutan.
      2.       Ketika teguran lisan tidak diindahkan, maka SMF FEB mendapatkan surat peringatan dari BPMF FEB dan jika tidak ada respon dari pihak SMF FEB dan panitia yang bersangkutan dalam kurun waktu yang telah ditentukan (5 hari kerja) maka diberlakukan (pasal 7 point3).
      3.       Pemberhentian dari keanggotaan kepanitiaan dan blacklist  kepanitiaan dalam ruang lingkup LKF FEB untuk satu periode mendatang setelah kepanitiaan berlangsung.
      4.       Pembekuan Program Kerja SMF sampai ada klarifikasi yang dapat dipertanggungjawakan kepada BPMF FEB.

BAB VI
KETENTUAN PILIHAN
PASAL 8

      1.       Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
      2.       Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini diputuskan oleh SMF FEB.


(Lang_KomC)